Home | Suara Bogor | Bima Arya Belum Bisa Menyelamatkan Masyarakat Kota Bogor Dari Kegilaan Macet

Bima Arya Belum Bisa Menyelamatkan Masyarakat Kota Bogor Dari Kegilaan Macet

Persoalan macet sudah menjadi masalah serius di Kota Bogor yang dijuluki sebagai kota hujan ini. Dari tahun ke tahun, arus lalulintas di pusat kota hingga ke pinggiran semakin macet. Selama kepemimpinan Walikota BiMa Arya kondisi macet yang sudah semakin mengkwatirkan ini tampaknya tidak pernah diseriusi.

Memang, kemacetan sebenarnya sesuatu hal yang biasa ditemui di semua kota di seluruh dunia. Paris macet. New York macet. Mumbai macet. Bangkok macet. Bogota macet. Tapi kota-kota itu memiliki alternatif buat orang agar keluar dari kegilaan macet yang ada di kotanya.

Ada jalan agar orang-orang tak menghabiskan seperempat umurnya di atas aspal. Angkutan publik massal seperti metro di Paris atau New York, busway di Bogota bisa menjadi lubang penyelamat. Terus bagaimana dengan di Kota Bogor. Kota Bogor memang sudah punya trasportasi publik, yang namanya bus Transpakuan.

Namun, sejauh ini kebijakan mengoperasikan bus itu belum memberikan dampak menurunnya kemacetan di Kota itu. Pasalnya, bus ini tidak terdapat jalur khusus untuk dilalui. Jalur yang dipakai masih bersama dengan yang dipakai angkutan lain dan menyebabkan bus itu juga ikut terjebak macet.

Selain itu, bus Transpakuan minim peminat karena jumlah koridor yang dimiliki PDJT sangat terbatas. Belum lagi ditambah dengan kemacetan di Bogor yang terus meningkat, membuat keluhan akan lamanya waktu tunggu semakin banyak. Alhasil banyak penumpang yang akhirnya kembali menggunakan angkot ataupun kendaraan pribadi.

Dengan begitu macet di Kota Bogor tidak akan pernah bisa diatasi. Pasalnya Bima Arya sebagai pengendali pemerintah belum mampu menciptakan transportasi massal yang diminati masyarakat yang tujuannya agar jumlah kendaraan pribadi yang memadati jalan berkurang.

Jelas, tidak diminatinya bus Transpakuan itu, disebabkan masih kurangnya kajian-kajian yang dilakukan oleh Pemkot Bogor dan terkesan memaksakan pengoperasiannya padahal sarana dan prasarana belum mendukung. Dengan tidak diminatinya bus itu, tentu APBD akan terus terkuras oleh operasional bus yang masih disubsidi oleh pemerintah.