Home | Suara Bogor | Bima Arya Dinilai Gagal Benahi Kota Bogor

Bima Arya Dinilai Gagal Benahi Kota Bogor

Kinerja Bima Arya selaku Walikota Bogor disoroti seluruh elemen masyarakat hingga para legislator yang merupakan pengawas para pemangku kebijakan. Mereka menilai, Bima Arya belum tuntas menyelesaikan persoalan yang ada di Kota Bogor.

Salah satunya pembenahan transportasi. Pembenahan ini, sangat penting dilakukan. Sebab, transportasi di kota itu, sangat kacau. Karena, para pengguna jalan terjebak di jalanan hingga berjam-jam. Persoalan itu salah satunya menjadi sorotan para masyarakat dan legislator ini.

Dulu, kita sempat mendengarkan ada beberapa fraksi di DPRD Kota Bogor menyoroti kinerja Bima Arya selaku pemangku kebijakan. Dimana para legislator ini, memberikan rapor merah kepada Bima Arya. Apa sebab. Mereka menilai, kinerja Bima Arya gagal dalam pembenahan transportasi.

Dimana seluruh inovasi ataupun kebijakan yang diberlakukan orang nomor satu di Kota Bogor itu, tidak menyelesaikan persoalan. Seperti sistem satu arah (SSA), rerourting angkutan kota (Angkot), berlakukan sistim sift kepada angkot dan penataan pedagang kaki lima yang dianggap penyebab kemacetan.

Namun dalam perjalanan, seluruh kebijakan yang dilahirkan Bima Arya ini, tidak ada membuat perubahan. Malahan ada menimbulkan persoalan baru, seperti perusahaan daerah jasa transportas (PDJT) yang digadang-gadangkan akan menyelesaikan persoalan macet, tetap saja tidak ada membuat perubahan.

Dimana PDJT ini memanage seluruh bus Trans Pakuan yang menjadi angkutan massal di kota itu, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apa penyebabnya, kurun waktu tiga tahun berdirinya perusahaan tersebut selalu rugi. Entah apa penyebab kerugian perusahaan tersebut, tidak ada yang mengetahui.

Ruginya PDJT tersebut, menimbulkan problem yang panjang. Dimana seluruh karyawan yang bekerja di sana tidak ada mendapatkan gaji hingga satu tahun. Persoalan ini, dibawa Bima Arya kepada gedung dewan. Di sana, Bima Arya membeberkan perusahaan yang dibendung kerugian itu, untuk diberikan subsidi ataupun bantuan.

Permintaan Bima Arya tersebut, banyak menimbulkan pertanyaan para legislator. Bagaimana pertanggungjawabkan dana subsidi ini dan memanage anggaran daerah tersebut. Namun, pada sidang paripurna tersebut, Bima Arya tidak bisa memaparkan untuk apa dana yang akan dimintai ataupun disetujui oleh anggota dewan.

Melihat gelegat seperti itu, para legislator kompak tidak menyetujui pemberian subsidi pada PDJT. Dari sana, kita mengetahui, bagaimana Bima Arya tidak memahami inovasi yang dilahirkannya. Karena, inovasi yang dilahirkannya tersebut tidak dikuasai dengan baik.

Melihat itu, alangkah bijaknya kita dalam memilih calon pemimpin pada pilkada serentak yang digelar di seluruh Indonesia. Jangan lagi, kota ini diberikan kepada orang yang tidak becus memimpin. Mudah-mudahan kedepan Kota Bogor bisa mendapat pemimpin baru yang bisa menyelesaikan persoalan kota hujan.