Home | Suara Bogor | Bima Arya Tak Mampu Tuntaskan Penataan PKL

Bima Arya Tak Mampu Tuntaskan Penataan PKL

Kemacetan lalulintas di Kota Bogor kian parah. Jika sebelumnya kemacetan hanya terjadi pada akhir pekan, saat ini hampir setiap hari. Kemacetan terjadi akibat berbagai faktor, salah satunya semakin menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar maupun di badan jalan.

Efek dari menjamurnya PKL, tentu menciptakan keramaian dan berdampak mengganggu lalu lintas. Dengan berjualan di atas badan jalan, akan mengakibatkan penyempitan ruas jalan. Sehingga, lalulintas akan tersendat. Ditambah lagi masyarakat yang akan membeli barang dagangan PKL itu, juga harus memarkirkan kendaraannya di badan jalan.

Kondisi tersebut kerap dikeluhkan masyarakat Kota Bogor sejak beberapa tahun belakangan ini. Namun, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemkot Bogor dibawah kepemimpinan Bima Arya mengatasi persoalan PKL yang ada di kota hujan itu?.

Selama empat tahun menjabat, hingga memasuki masa cutinya sebagai walikota, Bima Arya sudah melakukan upaya maksimal dalam mengatasi persoalan PKL ini. Melalui Sat Pol PP, penertiban terhadap para PKL terus digencarkan bahkan untuk memberikan efek jera, para PKL dikeratkan tindak pidana ringan (tipiring).

Namun, upaya seperti itu sangatlah terlalu arogan dirasakan oleh para PKL yang merupakan masyarakat kalangan bawah. Pasalnya, dengan penertiban, para PKL yang hanya mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari saja, akan membuat mereka kehilangan mata pencarian.

Dampaknya, tentu tidak mensejahterakan masyarakat kalangan bawah. Langkah penataan Pemkot Bogor terhadap PKL ini masih jauh dari harapan, dan juga selalu meleset. Pasalnya Pemkot selalu menjadikan Perda penertiban sebagai dalih untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima, sehingga menyebabkan penanganan PKL ini selalu terarah pada penertiban, tapi tidak terarah pada penataan.

Memang, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) itu dilematis. Disatu sisi, maraknya PKL berdagang di pinggir jalan dan juga di trotoar harus ditertibkan. Namun disisi lainnya, keberadaan PKL justru juga bisa meningkatkan perekonomian. Untuk itu, sebagai walikota, Bima Arya harusnya dituntut untuk melakukan pembenahan dan penataan. PKL tidak harus diberantas, namun dilakukan penataan dengan memindahkan para PKL itu menjadi satu lokasi khusus, sehingga para PKL bisa tetap berdagang mencari nafkah.