Home | Suara Bogor | Gandeng Fungsionaris KPK, Bima Arya Cari Aman

Gandeng Fungsionaris KPK, Bima Arya Cari Aman

Situasi politik menjelang Pilkada serentak 2018 yang juga digelar di Kota Bogor Juni mendatang, kian memanas. Keputusan Bima Arya Walikota non aktif yang saat ini berstatus calon petahana menggandeng mantan Direktur Pelayanan dan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dedie A Rachim sebagai calon wakilnya menuai kritikan tajam dari berbagai kalangan masyatakat.

Dengan memilih salah satu pejabat KPK ikut serta dalam Pilkada Kota Bogor adalah sebuah tanda tanya besar menyangkut independensi KPK, yang selama ini masyarakat mendukung bahwa KPK sebagai lembaga yang tugas dan fokusnya dalam membasmi korupsi.

Apalagi di Kota Bogor masih dihantui adanya kasus korupsi yang besar dengan kerugian negara Rp43,1 Miliar. Kasus itu pun saat ini masih di tangan Kejati Jawa Barat serta menyeret-nyeret nama Walikota Bogor Bima Arya, yang saat ini resmi calon walikota yang berpasangan dengan mantan petinggi KPK.

Padahal, dalam kasus mark up jual beli lahan yang terletak di Pasar Jabu atau yang sudah melekat korupsi Angkahong ini masih ada nama-nama yang terlibat yaitu ditetapkannya dua nama pejabat daerah yang disebut dalam amar putusan hakim Tipikor Jawa Barat yakni Bima Arya (Walikota Bogor) sebagai pleger (atau turut serta).

Dengan dilibatkannya mantan fungsionaris KPK dalam perebutan kursi kepala daerah, secara tidak langsung, masyatakat menilai Bima Arya diduga sedang mencari jalan aman agar kasus korupsi yang menjeratnya tidak diproses dan meyakinkan bahwa dirinya tidak bermasalah dengan kasus korupsi yang sekarang masih berjalan.

Pemimpin harus menjadi tauladan bagi rakyatnya. Dengan disebut Bima Arya sebagai pleger korupsi Jambu Dua maka menjadi contoh yang tidak baik. Mestinya Bima Arya tak lagi mencalon dan harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Bima Arya sebagai pejabat negara yang memimpin masyarakat harusnya malu disebut sebagai pleger korupsi dan sudah seharusnya lapang dada untuk tidak ikut bertarung dalam Pilkada Kota Bekasi. Karena sudah saatnya Kota Bogor memiliki pemimpin yang anti Korupsi.