Home | Suara Bogor | Macet di Kota Bogor, Ibarat Penyakit Akut

Macet di Kota Bogor, Ibarat Penyakit Akut

Kota Bogor. Pasti terlintas di benak kita Istana Presiden Republik Indonesia. Selain Istana Presiden, apa yang menggambarkan Kota Bogor saat ini?. Adalah kemacetan. Persoalan kemacetan ini telah menghantui seluruh masyarakat Kota Bogor. Sebab, yang namanya macet ini telah mendarah daging dan tidak bisa lepas dari kota hujan ini.

Empat tahun lalu, warga Kota Bogor mendapatkan kabar baik adanya Walikota baru, yakni Bima Arya yang akan menjadi obat untuk mengatasi persoalan kemacetan. Kenapa dikatakan sebagai obat, satu dari lima program unggulan walikota termuda ini adalah mengatasi kemacetan.

Kabar gembira itu disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Bogor. Dari benak warga, kotanya akan seperti dulu, tentram, dan tertib di jalanan kota. Berjalannya waktu, Bima Arya langsung menelurkan beberapa program untuk mengatasi persoalan itu. Program tersebut disambut baik oleh warga kota.

Dimana warga telah mengidam-idamkan jalanan yang lengang lagi tertib dan tidak ada tumpukan kendaraaan di jalanan. Hitungan hari ke bulan sampai ke tahun, program yang telah diluncurkan Bima Arya tidak ada kunjung membuat perubahan. Malahan kebijakan ataupun perubahan yang dicetuskan orang nomor satu di Kota Bogor menuai persoalan baru.

Kita pasti mengetahui, seperti program sistem satu arah (SSA). Dimana program ini yang digadang-gadangkan akan bisa mengurai kemacetan di kota itu. Namun program SSA ini melahirkan persoalan baru. Apa sebab, jalur yang diperuntukan untuk SSA ini menularkan ke jalanan lain. Macet ini seperti penyakit, dimana terus menularkan ke jalanan lain.

Tidak sampai disitu, Bima Arya juga melahirkan program lainnya, seperti rerourting angkutan kota (angkot). Dimana pada program ini, Bima Arya membatasi angkot untuk masuk ke pusat kota. Lalu menggantikannya dengan angkutan massal, yakni Bus Trans Pakuan. Namun usaha Bima Arya tidak membuahkan hasil. Karena, Bus Trans Pakuan tersebut memerlukan halte untuk menaiki penumpang.

Penempatan halte tersebut juga berdampak pada arus lalulintas yang dilalui oleh Bus Trans Pakuan. Sebab, Bima Arya tidak membuatkan jalur khusus untuk angkutan massal ini, melainkan berbaur dengan kendaraan lain. Adanya keberadaan bus, juga berdampak pada lalulintas.

Dimana sebelumnya Bima Arya membatasi angkot untuk masuk ke pusat kota, lalu penumpang beralih pada kendaraan pribadi seperti kendaraan sepeda motor dan ada memakai jasa transportasi daring. Beralihnya warga pada jasa transportasi ini, juga menambah jumlah kendaraan di jalanan.

Tidak menyelesaikan persoalan, malahan program tersebut menambah beban ataupun persoalan baru. Lalu, bagaimana nasib sopir angkot yang hanya boleh menaiki turunkan penumpangnya di pinggiran kota, juga berdampak pada sisi ekonomi mereka. Program-program yang dilahirkan Bima Arya malah merugikan masyarakat banyak dan hanya menguntungkan beberapa kelompok.

Mari kita buka mata, telinga dan hati kita pada pilkada tahun ini, dimana untuk bisa memimpin Kota Bogor, yang bisa menyelesaikan persoalan macet. Sebab, macet ini telah menjadi penyakit akut dan tidak bisa sembuh dari kota ini. Mudah-mudahan ada sosok walikota yang baru, dimana bisa menyelesaikan persoalan ini.