Home | Suara Bogor | Pleger Korupsi Angkahong, Bima Arya Korbankan PKL

Pleger Korupsi Angkahong, Bima Arya Korbankan PKL

Masyarakat Kota Bogor saat ini terus manantikan kelanjutan Kasus korupsi Angkahong. Pasalnya,
Bima Arya yang disebut-sebut terlibat dalam kasus pada saat menjabat sebagai Walikota Bogor saat itu dengan pedenya kembali ikut dalam pertarungan Pilwalkot Bogor 2018.

Sepintar apapun Bima Arya berkelit, publik tetap akan memberikan kesimpulan yang pahit, bahwa kasus itu adalah praktik manipulasi yang terstruktur dan terorganisir, yang tentunya, melibatkan beberapa pejabat penting.

Keterlibatan Bima Arya secara langsung dalam kasus ini, tidak lagi bermakna asumsi, tapi sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Dalam kasus korupsi dengan kerugian negara Rp43,1 miliar mark up jual beli lahan yang terletak di Pasar Jambu Dua, nama Bima Arya yang saat itu Walikota Bogor aktif memang sudah disebut, yang saat ini masih di tangan Kejati Jawa Barat.

Kasus korupsi Angkahong, yang muncul setelah adanya kejanggalan dalam pembelian lahan dari Kawidjaja Henricus alias Angkahong oleh Pemko Bogor untuk keperluan relokasi pedagang kaki lima (PKL), adalah praktik pencurian uang negara yang terstruktur dan terencana yang dilakukan oleh para pejabat teras Kota Bogor.

Mereka melakukan dengan cara memanipulasi obyek transaksi sedemikian rupa, memanipulasi harga tanah, status tanah, dan taksiran tanah.  Seandainya Bima Arya lolos dari jeratan hukum, dia tidak akan lolos dari penghakiman politik, yakni tidak becus memimpin Kota Bogor.

Kebijakan Bima Arya untuk merelokasi PKL yang mangkal di Jalan MA Salmun, Nyi Raja Permas dan Jalan Dewi Sartika ke lokasi baru menuai petaka bagi rakyat kelas bawah, dalam konteks ini adalah PKL.

Kebijakan ini tidak hanya melahirkan segerombolan koruptor, namun juga menyengsarakan nasib PKL. Dalam artian, PKL menjadi tumbal kebijakan ekonomi-politiknya yang rapuh. Seharusnya kebijakan mengenai relokasi ini mampu mendistribusikan sumber daya dan nilai, membentuk kehidupan para PKL menjadi lebih baik, tapi malah membuat PKL kehilangan sumber penghasilan.

Bima Arya tidak boleh lari dari tanggung jawab politik. Tak ada yang patut disalahkan dalam kegagalan pengimplementasian kebijakan ini selain sang pembuat kebijakan, yaitu Bima Arya. Artinya, kebijakan otoritatif Bima Arya untuk memindahkan PKL dari tempat yang lama ke tempat yang baru, yang kemudian menghasilkan nilai buruk dalam proses pembelian tanah, yakni melahirkan praktik korupsi oleh segerombolan koruptor, mutlak menjadi kesalahan dan kegagalan Bima Arya.

Lagi-lagi, seandainya Bima Arya bisa lolos dari jeratan hukum, misalnya dianggap tidak terlibat dalam korupsi Angkahong, dia tetap tidak bisa mengelak dari penghakiman politik, secara politik, dia dianggap tidak mampu mengawal, mengontrol, mengevaluasi dan memastikan kebijakan otoritatifnya sendiri.

Relokasi PKL ke tempat baru, sebenarnya, adalah sebuah kebijakan yang etis, dan, kemungkinan besar, bisa berdampak baik bagi kehidupan PKL. Namun, karena ketidakmammpuan Bima Arya dalam mengkonstruksi kebijakan tersebut secara komprehensif, maka, seperti yang telah kita lihat, mendatangkan petaka baru bagi PKL.

Dan, lagi, karena sikap pengecut Bima Arya, yang gemar bersembunyi dari problem kepemimpinannya, nyaris tidak ada langkah apapun untuk menyelamatkan nasib PKL yang sudah lama digusur itu. Inikah
profile dan performance Walikota Bogor yang katanya masih mendapat dukungan besar dari masyarakat untuk maju ke Pilwalkot 2018?